Tindak penyalahgunaan senjata api merupakan perbuatan yang melanggar HAM, terlebih jika dilakukan oleh aparat kepolisian yang semestinya bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, hal tersebut akan menjadi sorotan dimasyarakat luas karena senjata yang digunakan untuk melindungi diri dan masyarakat tetapi digunakan untuk menciderai masyarakat bahkan sampai merenggut nyawa, akan makin membuat citra buruk kepolisian di mata masyarakat. Permasalahan yang diangkat bagaimana penegakan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api, dan pelaksaan hukuman yang diterima oleh aparat yang melakukan penyalahgunaan baik sanksi etik maupun sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif, dengan metode pendekatan dengan Undang-Undang atau state approach sebagai dasar melakukan penelitian dan pendekatan kasus (case approach) untuk meneliti permasalahan yang terjadi. Penelitian hukum normatif yaitu yang membutuhkan bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur dengan mencakup asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis, serta dilengkapi wawancara dengan pihak yang berkaitan. Hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api yang berlaku di Indonesia yaitu in abstracto berupa aturan pidana dalam Undang-Undang dari aturan hukum yang ada maka pelaku dapat diadili sesuai kesalahan yang diperbuatnya. Prosedur penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan senjata api pada dasarnya sama seperti sipil biasa yang diadili di pengadilan umum yang didasarkan oleh KUHP lalu dilanjutkan dengan hukuman disiplin dan kode etik yang dilakukan di internal kepolisian. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa prosedur penegakan hukum terhadap aparat kepolisian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila aparat penegak hukum melakukan pelanggaran pidana maka diproses sesuai dengan ketentuan pidana yang berlak