Narkotika merupakan momok yang sangat menakutkan bagi setiap lapisan masyarakat, yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih dan didukung oleh organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda. Narkotika ini dilakukan oleh penyidik POLRI dan penyidik BNN yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penyitaan tersebut mempunyai kepentingan dalam pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai eksekutor dan apa hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut sebagai eksekutor dalam melakukan pemusnahan Barang Bukti Narkotika. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, sehingga penulis mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik juga melalui wawancara dengan narasumber di lapangan yang kemudian secara keseluruhan dianalisa secara kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Polisi Resort Tanah Laut dan Kejaksaan Negeri Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Mengenai tindak pidana narkotika, diperoleh barang bukti yang dapat mendukung perbuatan tersebut. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan bahwa barang bukti hasil tindak pidana narkotika wajib dirampas dan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang dapat membahayakan orang banyak. Kesimpulan hasil penelitian dari skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh kejaksaan. Barang buki yng dikumpulkan oleh penyidik akan segera dimusnahkan oleh kejaksaan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.