Pembangunan nasional dilakukan secara menyeluruh terhadap segala tingkatan masyarakat guna mencapai pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan hal itu, pembangunan ini harus didukung oleh pembangunan insfraktuktur khususnya pembangunan gedung sekolah. Pembangunan ini tidak terlepas dari perjanjian kerja antara pemerintah dengan pihak swasta yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yang dikenal dengan perjanjian pemborongan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu bagaimana upaya yang dilakukan atas keterlambatan penyerahan pekerjaan didalam penyelesaian perjanjian pemborongan pembangunan SD I Wadas Kabupaten Temanggung. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara kemmudian dianalisa dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tahapan perjanjian pemborongan pembangunan gedung SD 1 Wadas Kabupaten Temanggung melalui pelelangan umum dengan menggunakan metode pemilihan yang dilakukan secara terbuka yang mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan dimenangkan oleh CV. Cahaya Pertiwi. Dalam perjanjian pemborongan ini terjadi keterlambatan penyerahan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak CV. Cahaya Pertiwi yang disebabkan adanya kendala yang terjadi di lokasi proyek. Upaya yang dilakukan pihak CV. Cahaya pertiwi adalah memohon persetujuan kepada pemerintah untuk melakukan perpanjangan waktu dengan melakukan addendum perjanjian untuk menyelesaikan pekerjaannya.