Skripsi ini membahas mengenai Peranan Permeintah Daerah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kabupaten Bantul. Peranan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai instansi pemerintahan di Kabupaten Bantul sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan peraturan yang terkait lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap Kesehatan Reproduksi Masyarakatnya telah melaksanakan tugas sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 73 dan 74 serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 4 dan 7 dengan membuat program yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan di Kabupaten Bantul. Namun masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan peranan pemerintah daerah Kabupaten Bantul terhadap Kesehatan Reproduksi, sehingga memerlukan adanya perbaikan kinerja dari semua pihak baik Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan instansi terkait lainnya.