| dc.contributor.author | MUALLIDIN, ISNAINI | |
| dc.contributor.author | SURYONO, JOKO LELI | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-29T03:20:25Z | |
| dc.date.available | 2017-08-29T03:20:25Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-24 | |
| dc.identifier.issn | e-ISSN: 2503-1023 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/13726 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah
daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program TJSP di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah
dilaksanakan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah Pada tahun pertama,
penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan
(statute approach) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu mengkaji dan
mengevaluasiberbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP di Daerah Istimewa Yogyakarta
dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan
TJSP oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY
dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Kedua,
untuk Program TJSP yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan TJSP. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP selama ini hanya sebatas inisiatif
sendiri dan walapun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP.
Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP dalam bentuk Perda. Namun
ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapai perusahaan | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Hukum UMY | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Vol 22, No 1 (2015); | |
| dc.subject | TJSP, Kebijakan Pemerintah Daerah, Regulasi Daerah, DIY, Jawa Tengah | en_US |
| dc.title | MODEL KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERBASIS REGULASI DAERAH | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
