Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika dan prospek ekonomi Afrika serta merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Republik Indonesia terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendukung pembentukan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Afrika (FKEIA). Secara spesifik, penelitian ini ingin memfokuskan pada arti penting, strategi dan langkah-langkah membentuk FKEIA dalam mendukung keberhasilan misi diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika. Indonesia memiliki beberapa potensi keunggulan yang bisa menjadi modal penting untuk mendirikan FKEIA. Ada empat komponen penting yang menjadi modal Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara Afrika di bawah payung forum kerja sama Indonesia-Afrika. Empat komponen tersebut adalah (1) perdagangan, (2) investasi, (3) pariwisata, dan (4) jasa. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis forum kerja sama negara-negara lain dengan negara-negara Afrika misalnya India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Vietnam. Dengan analisis tersebut, maka diperoleh sebuah pelajaran (lesson learned) yang bisa menjadi parameter kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Indonesia dalam merealisasikan FKEIA (SWOT analysis). Dengan segala beberapa keunggulan dan potensi yang dimiliki Indonesia, FKEIA sangat direkomendasikan untuk segera direalisasikan. Antara signifikansinya adalah terkait (1) dengan latar belakang sejarah Indonesia-Afrika; (2) terbukanya peluang investasi di Afrika terutama sektor industri pupuk, budidaya pertanian, peternakan, kehutanan sampai dengan pengelolaan hasil-hasi pertanian, peternakan, dan kehutanan; dan (3) fakta bahwa Indonesia telah membangun sejumlah inisiatif untuk memperkuat kerangka kerja sama bilateral dan New Asian African Strategic Partnership (NAASP) yang harus dimaksimalkan dengan baik. Adapun langkah-langkah prinsip yang perlu dipertimbangkan adalah: (1) pembentukan FKEIA akan efektif dengan menggunakan pendekatan neo-liberalisme karena lebih memberikan ruang bagi Indonesia dan negara Afrika untuk dapat memaksimalkan peluang dan peran bersama-sama, memperkuat posisi tawar Indonesia, memberikan gagasan tentang sejumlah faktor yang harus dikelola agar tercapai integrative bargaining dalam skema yang terukur dan menjanjikan; (2) memperluas Indonesia-South Africa Business Forum (ISABF), dengan menjadikan template ISBAF untuk sejumlah negara di Afrika, pembuatan forum ini dipergunakan untuk membangun komunikasi antara stakeholder investasi Indonesia di Afrika dengan mitra investasi di Afrika; (3) membuat konsorsium investor Indonesia untuk Afrika, untuk memutus sejumlah keraguan dari calon investor untuk masuk ke Afrika dengan memberikan ruang untuk tukar menukar informasi strategis dan teknis pengelolaan investasi secara professional; dan (4) perlu dibuat forum transformasi pengetahuan, keahlian, pembangunan yang diperuntukan untuk generasi muda di Afrika, dalam bentuk pemberian beasiswa pendidikan, training, budaya, humaniter, sebagai modal sosial untuk membangun diplomasi kebudayaan Indonesia di Afrika. Sementara dalam konteks kelembagaan, penelitian ini merekomendasikan bahwa bentuk kelembagaan FKEIA adalah (1) Summit FKEIA lima tahun sekali dan bisa dipertimbangkan untuk “back-to-back” dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT); (2) setiap pertemuan forum dihadiri oleh pemerintah Indonesia dan semua negara di wilayah Afrika yang menjadi mitra Indonesia. Adapun secara spesifik bentuk kegiatannya adalah (1) Summit, (2) Ministerial Conference, (3) Senior Officials Meeting, (4) Forum Bisnis, dan (5) Forum Pendukung yang melibatkan misalnya: sektor perbankan, sektor Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO (Non-Governmental Organization), dan media. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan beberapa pokok yaitu: (1) FKEIA melibatkan peran banyak pihak atau multi-stakeholders; (2) mengklasifikasikan peran yang dijalankan dalam dua kelompok yaitu kelompok pengguna jasa dan penyedia jasa, (3) perlunya dibentuk unit pengelola di bawah Kementerian Luar Negeri untuk masalah bantuan luar negeri, (4) mengintegrasikan kerja sama Selatan-Selatan dalam skema bantuan tersebut (Aid for trade), (5) promosi yang intensif melalui berbagai media, (6) perlunya perluasan jaringan di organisasi internasional misalnya WTO, Bank Dunia dan lain-lain, dan (7) pentingnya penguatan kerja sama bidang kemaritiman Indonesia-Afrika selaras dengan kebijakan Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo.