Penelitian ini akan membahas perubahan pola mekanisme suksesi kepemimpinan pada Partai Amanat Nasional. Perubahan pola mekanisme kepemimpinan penting untuk dibahas karena kepemimpinan merupakan posisi sentral dalam suatu organisasi. Selain itu, dengan program pelatihan kadernya yang diarahkan untuk memahami realitas dan praktek politik, partai menjadi lumbung orang-orang yang terbiasa dengan teori-teori politik dan demokrasi, sehingga dengan adanya perubahan pola mekanisme suksesi kepemimpinan dapat menjadi bahan evaluasi tentang bagaimana pemahaman demokrasi dari perspektif kader partai khususnya Partai Amanat Nasional. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (reduction), (2) Sajian Data (display) dan (3) Penarikan Kesimpulan danVerifikasi (conclusion drawing). Reduksi data yang dimaksud adalah data hasil wawancara serta dokumentasi yang diperoleh yang kemudian diidentifikasi agar lebih mudah dan fokus. Hasil penelitian menunujukkan bahwa factor penyebab utama perubahan mekanisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Amanat Nasional adalah Kepentinga menyederhanakan mekanisme pemilihan. Penyederhanaan mekanisme pemilihan bertujuan untuk mengurangi gejolak dan konflik paska musyawarah. Selain untuk meninimalisir ancaman konflik, factor perubahan mekanisme kepemimpinan Partai Amanat Nasional disebabkan oleh pemahaman tentang demokrasi dan penafsiran tentang sila ke-4 (empat) Pancasila. perubahan pola suksesi kepemimpinan ini memunculkan dampak positif berupa; mengurangi konflik; membangun kebersamaan; para pengurus cepat menyesuaikan diri dengan tugas dan fungsi masing-masing pengurus; dan terciptanya kepemimpinan kolegial. Sedangkan dampak negative dari perubahan itu adalah; dari system pemilihan langsung kepemilihan formatur memberikan kesan tidak demokratis bagi beberapa kader PAN Sulawesi Selatan. . Dampak yang muncul dari perubahan pola suksesi ini khususnya bagi PAN Sulawesi Selatan adalah beberapa pengurus dan ketua DPD se-Sulawesi Selatan menolak hasil Musyawarah Wilayah PAN DPW Sulawesi Selatan.