Pembangunan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pemerintah sebagai penyelenggara dan stakeholder. Masalah yang ada sekarang dan sangat mendesak dalam lingkup pemerintah sebagai pejabat publik adalah korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi untuk memperkaya diri, atau bersama orang-orang yang dekat dengan mereka. Salah satu kasus korupsi di lembaga publik saat ini adalah kasus di Ponorogo yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh Bapak H. Amin, SH mempunyai misi pemberantasan korupsi di Kabupaten Ponorogo periode 2010 – 2015, sehingga korupsi yang menyeret anggotanya menjadi tantangan untuk masa kepemimpinannya. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang kepemimpinan bupati Ponorogo dalam Misi Pemberantasan korupsi. Dan berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015?” Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari responden yaitu masyarakat dan sekunder yang bersumber dari dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Ponorogo yang terbagi menjadi 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling atau teknik acak sederhana dengan usia di atas 20 tahun yang berjumlah 400 responden. Teknik analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis indeks. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka persepsi masyarakat terhadap kinerja Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015 dinilai cukup baik dengan jumlah responden sebanyak 207 orang (51,75 %), baik sebanyak 141 orang (35,25 %), dan sangat baik sebanyak 17 orang (4,25 %), sedangkan responden yang menilai buruk hanya 31 orang (7,75 %) dan sangat buruk 4 orang (1 %). Dapat disimpulkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi yang positif terhadap kinerja Bupati Ponorogo dalam memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo periode tahun 2010-2015. Kesimpulan dari pembahasan skripsi yang telah ditulis yakni masyarakat di Kabupaten Ponorogo paham akan adanya korupsi yang ada, disini masyarakat menilai cukup baik dikarenakan tahu akan kepemimpinan bupati yang baik dalam memberantas korupsi dan masyarakat tahu bahwa bupati ponorogo tidak terlibat sedikitpun dalam kasus korupsi. Saran dalam penelitian ini adalah perlu ditingkatkan lagi kerjasama pemerintah kabupaten Ponorogo dengan lembaga nasional lainnya dalam pemberantasan korupsi serta lebih ditingkatkan lagi upaya penegakan hukum dalam penyelesaian kasus korupsi karena masyarakat masih banyak yang menilai buruk.