Kabupaten Bener Meriah merupakan penghasil kopi terbesar di Provinsi Aceh. Bener Meriah memiliki peluang yang cukup besar untuk pengembangan perkebuanan kopi dimana masrayarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani kopi. Bagaimanapun pengembangan perkebunan kopi untuk masa yang akan datang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah sebagai sektor unggulan daerah selain untuk menjaga potensi dan mensejahterakan masyarakat namun juga yang merupakan penambah pendapatan daerah dalam peningkatan jumlah PAD. Peran pemerintah sangat diperlukan terhadap pengembangan perkebunan kopi, kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakn merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk tercapainya pengembangan perkebunan kopi yang berupa peningkatan prouduksi, produkvitas mutu, pendaptan daerah dari sektor perkebuanan kopi dan pendapatn petani kopi serta meningktakan kesejahtraan petani. Metodode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam penilitian ini adalah mengunakan metode penelitian deskriftif kualitatif. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi,. Teknik pengumpulan data sendiri dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Setelah pengumpulan data dan penyajian data, kemudian data direduksi terlebih dahulu kemudian dianalisis dan disimpulkan. Dari hasil penelitian, secara umum penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi berjalan dengan cukup baik, namun belum semua kebijkan terealisasikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sumber daya baik sumber daya manusia yang masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas maupun sumber daya finansial. Untuk hubungan komunikasi antar organisasi dinilai cukup baik, tetapi di tingkat petani komunikasi kurang efektif karena masih banyak petani yang tidak mengetahui kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor- faktor yang masih menjadi kendala pelaksanaan. Permerintah harus berperan aktif dan serius dalam melaksanakan tugasnya sehingga apa yang telah ditetapkan bisa tercapai. Pengembangan perkebunan kopi dapat berjalan dengan baik dan lebih maksimal jika semua pihak yang terkait baik pemerintah, petani maupun masyarakat saling bahu membanhu ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan perkebunan kopi tersebut. .