Perkembangan ekonomi di Indonesia terutama di kota besar terjadi sangat cepat dan sangat pesat. Data pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia juga berbanding lurus dengan kebutuhan pimer manusia khususnya tempat tinggal. Dan solusi terbaik adalah pembangunan rumah susun itu karena pembangunan rumah susun tidak memerlukan lahan yang luas yang notabene lahan di perkotaan sangatlah mahal. Dan pembangunan rumah susun memerlukan standart dan landasan hukum agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Untuk mengatasi permasalahan itu maka pemerintah perlu mengeluakan peraturan guna dijadikan landasan hukum dalam pembangunan rumah susun di Indonesia yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Dalam pembangunan Rumah Susun terdapat beberapa persyaratan yang telah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Pembangunanya Harus Memenuhi persyaratan yang telah di tentkan dalam Pasal 24 huruf a, b, dan c yaitu persyaratan Administratif, Teknis, dan ekologis. Metode yang di gunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini mengunakan pendekatan empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan persyaratan dalam pembangunan rumah susun. Setelah peneliti melakukan penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah melaksanakan persyaratan yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tenang Rumah Susun dalam pembangunan rumah susun. Dan permasalahan yang timbul dalam pembangunan rumah susun bukan dari segi yuridis tetapi penolakan dari warga sekitar namun itu dapat di selesaikan dengan pemaparan pada masyarakat oleh pemerintah daerah mengenai perencanaan pembangunan rumah susun.