Skripsi ini menjelaskan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Pelaksanaan Jual Beli Vaksin Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Praktek jual beli vaksin palsu ini telah berlangsung lama dan telah berkembang ke sejumlah daerah di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung vaksin palsu tersebut telah beredar selama 13 tahun, sejak tahun 2003 hingga tahun 2016 dan dipergunakan di banyak rumah sakit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perjanjian jual beli vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam hal vaksin yang dijual ternyata vaksin palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dari penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mengetahui mekanisme perjanjian jual beli vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun mekanisme jual beli vaksin adalah adanya perencanaan, pendanaan, penyediaan distribusi, penyimpanan dan pemeliharaan, serta harga vaksin dan jenis-jenis vaksin. Tanggung jawab penjual tersebut dalam hal vaksin yang dijual ternyata vaksin palsu membawa akibat hukum terhadap pembeli yaitu balita dan anak-anak yang terkena dampak vaksin palsu, sehingga dalam hal ini penjual bertanggung jawab dalam berbagai aspek kesehatan agar seluruh masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.