Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kinerja penegak hukum yang berwenang untuk menegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta dan sesuai dalam Peraturan Daerah tersebut Lembaga yang berwenang untuk menegakan Perda tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup atau sekarang berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Penyidik Pegaeai Negeri Sipil(PPNS), karena dalam penegakannya masih banyak masalah-masalah dan kurangnya kinerja yang baik dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan merupakan Normatif dan Empiris yang menggunakan pengelolaan data dengan teknik Empiris Kualitatif. Untuk mengumpulkan data skripsi ini menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data wawancara kepada narasumber yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil dari penelitian tersebut meliputi mengenai peranan DLH dan Satpol PP ataupun PPNS dalam penerapan Perda tersebut, Kendala-kendala yang dihadapi kedua Lembaga Daerah tersebut dalam menerapkan Perda tersebut, serta langkah-langkah yang dilakukan kedua Lembaga Daerah tersebut dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dalam Penerapan menegenai Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satpol PP ataupun PPNS selaku Lembaga yang berwenang dalam Penegakan Hukumnya dan di bantu oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak Operasinal masih ada kekurangan yang dilakukan untuk pelaksaanan Peraturean Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tersebut