Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gejala makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di 6 provinsi pulau Jawa serta untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi NPF di masing-masing 6 Provinsi pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif komparasi dan memiliki lima variabel yaitu Non Performing Finance, Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil dari pihak lain (organisasi atau lembaga) atau merupakan data yang sudah diolah secara berkala. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis Vector Autoregression (VAR). Metodelogi VAR dikembangkan oleh Christopher A. Sims dengan mempertimbangkan meminimalisir pendekatan teori agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik sehingga diasumsikan semua variabel yang digunakan adalah dependen. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis dalam menggunakan metode VAR: Uji Stasioneritas, Uji Kointegrasi, Uji Lag Optimal, Estimasi VAR / VECM meliputi Analisis Impulse Respone dan Analisis Variance Decomposition. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari analisis Impulse Response Function (IRF) pada pembiayaan bermasalah di Bank Umum Syariah pulau Jawa menunjukkan bahwa tidak semua NPF di 6 provinsi pulau Jawa merespon positif terhadap guncangan inflasi, produk domestik bruto, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi. Seperti inflasi, hanya provinsi Banten, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta saja yang merespon positif. Kemudian guncangan produk domestik bruto juga hanya direspon positif oleh provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk guncangan indeks pembangunan manusia dan upah minimum provinsi hanya satu provinsi saja yang merespon negatif yaitu provinsi DI Yogyakarta. Dan dari hasil analisis Variance Decomposition pada NPF menjelaskan bahwa kontribusi utama pada perilaku NPF di semua 6 provinsi pulau Jawa dipengaruhi oleh upah minimum provinsi, kemudian diikuti oleh indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan terakhir adalah inflasi.