Pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan diatur didalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Perkembangan kasus pemunuhan terhadap anak semakin meningkat termasuk pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap bayi yang baru dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Permasalahan yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian ini penulis menganalisis permasalahan melalui putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini yang dilakukan di Kabupaten Bantul DIY. Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan menunjukan hasil sertta membuktikan bahwa seseorang pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 341 KUHP. Seorang pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dilihat dari beberapa hal yakni terdapat kesalahan, kesengajaan, dan merupakan perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini juga telah dihubungkan dengan putusan dalam perkara pidana. Maka dari itu pertanggungjawaban pidana seorang ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang baru dilahirkan telah terpenuhi dan mampu dibuktikan. Berdasarkan hasil penelitian, berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak yang baru dilahirkan dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kesalahan, termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan dan terpenuhinya segala syarat pemidanaan menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.