Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan WNI keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Yogyakarta, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh WNI Keturunan Tionghoa sebagai pemegang hak atas tanah di Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini adalah pembatasan perolehan hak atas tanah bagi WNI Keturunan Tionghoa bukan merupakan sebuah pendiskriminasian atau pelanggaran hak asasi, karena dengan adanya Surat Instruksi Gubernur DIY PA VIII No. K. 898/I/A/1875 tentang pelarangan hak milik atas tanah bagi WNI Nonpribumi merupakan suatu affirmative policy. Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa alasan pelarangan Hak Milik untuk WNI Keturunan Tionghoa yaitu didasarkan pada sejarah berdirinya Nagari Yogyakarta, faktor dominasi perekonomian Cina di Yogyakarta, dan kebijakan pemerintah DIY sebagai daerah istimewa. Adapun perlindungan hukum yang diperoleh WNI Keturunan Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta ialah dengan adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak. Akan tetapi sertifikat yang diperoleh WNI Keturunan Tionghoa hanya sebatas Hak Guna Bangunan. Selain itu bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta akibat dikeluarkannya Surat Instruksi Gubernur DIY PA VIII No. K. 898/I/A/1975 ialah ditempuh melalui peradilan administrasi.