Studi ini akan menjelaskan tentang pengalaman demokrasi di tingkat lokal sebagai sebuah bukti nyata praktek demokrasi kekinian di Indonesia. Hal ini ditujukkan dengan beberapa kasus pelayanan publik di Lampung Tengah, yaitu; kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kerusakan infrastruktur jalan, korupsi dalam pembuatan KTP, dan kurang tersedianya air bersih bagi masyarakat serta masalah lainnya. Metode pegumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah interview mendalam dan observasi partisipan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa birokrat lokal tidak memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama yang terkait dengan pelayanan dasar. Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka Lampung Tengah masuk dalam kategori weak state. Dengan perilaku elit lokal yang demikian, tidak akan mampu mengimplemtasikan demokrasi yang dapat mensejahteraan rakyat Indonesia.