Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah pusat membantu pelaksanaan otonomi daerah khususnya berkaitan dalam bidang perpajakan, hal tersebut ditunjukan dengan adanya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan pajak pusat yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat, kini telah dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pengalihannya menjadi pajak daerah ditetapkan dengan berbagai pertimbangan. Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, PBB-P2 lebih bersifat lokal, vasibilitas, obyek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau termasuk dalam jenis local tax. Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan pengelolaan PBB-P2 pada tahun 2013, proses pengelolaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu kurangnya keakuratan sistem data obyek, subyek dan wajib pajak. Hal tersebut berkaitan dengan standar pelayanan kepada masyarakat, maka dari itu DPPKAD Kabupaten Magelang lebih optimal dalam mengelola peranan PBB-P2 dalam meningkatkan PAD.