Skripsi ini membahas Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah “Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui pengaturan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 59 PKPU No. 10 Tahun 2015, serta Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, yang pada dasarnya menjelaskan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di 20 TPS Kecamatan Bacan di Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016. Yang Dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan dan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu RI dan KPU RI. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam pelaksanaan tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memperhatikan asas dan perinsip pelaksanaan pemilihan. Penelitian ini menyarankan kepada KPU Kab. Halmahera Selatan untuk dapat melakukan penetapan DPT yang lebih valid, sebagai acuan untuk dilakukannya percetakan logistik. Selain KPU Kabupaten, pasangan calon juga harus memenuhi segala peraturan yang ada, baik peraturan yang mengatur jalannya PSU maupun atas perintah Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan putusannya.