Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan peraturan hukum mengenai perkawinan beserta akibat hukumnya, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bhagia dan kekal. Tetapi dalam realitanya perkawinan banyak yang berakhir karena perceraian. Perceraian itu sendiri akan timbul akibat hukum tentang harta bersama. dalam penyelesaian harta bersama akibat perceraian ini dapat dilakukan dengan guagtan biasa atau dengan membuat akta perdamaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dengan akta perdamaian dan dengan gugatan biasa. Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksaan pembagian harta bersama dikatakan cukup mudah dengen persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian sebelum melakukan pemeriksaan atau sedang berjalanya persidangan dan kekuatan akta perdamaian ini mengikat, pembuktian dan eksekutorial.Perbedaan antara akta perdamaian dengan gugatan biasa terletak pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persidangan dan akta perdamaian kekuatanya sama dengan putusan hakim dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding sedangkan untuk gugatan biasa masih bisa dilakukan upaya banding.