Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelengaraan Imunisasi merupakan peraturan yang mengatur tentang imunisasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian peraturan tersebut di Puskesmas Banguntapan II. Sehingga dapat diketahui peraturan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Menggunakan jenis penelitian kualitatif. Responden dan informan yaitu Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Koord. Bagian Rekam Medis Puskesmas Banguntapan II dan masyarakat Banguntapan yang melaksanakan imunisasi di Puskesmas Banguntapan II. Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Puskesmas Banguntapan II. Menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, indikatornya yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi tentang pentingnya dalam sosialisasi program kebijakan. Sumberdayanya meliputi sumber daya manusia, informasi, finansial, wewenang, dan sarana prasarana. Disposisi yaitu mengenai pemahaman spelaksanaan kebijakan. Struktur Birokrasi meliputi pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur). Pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri ini dilakuakan dengan cara analisis jawaban responden yang telah diwawancarai dan mencocokan bersama bukti-bukti yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, Peraturan ini sudah diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Puskesmas Banguntapan II. Sosialisasi yang dilaksanakan sudah diterima dengan baik oleh penerima kebijakan. Dari segi sumberdaya sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang ada. Seluruh pihak baik pemberi maupun penerima layanan menahami dengan baik peraturan tersebut. Sudah terdapat Standard Operasional Prosedur dan dijalankan dengan baik. Kesimpulannya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi sudah diimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Puskesmas Banguntapan II. Bahkan di Puskesmas Banguntapan II sudah terdapat SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur bisrokrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Saran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk selalu melakukan komunikasi rutin dengan pembuat kebijakan. Sedangkan untuk Puskesmas Banguntapan II perlu adanya peningkatan-peningkatan layanan agar terdapat kemajuan disetiap waktunya. Dengan harapan agar peraturan dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi penerima kebijakan.