Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan peluang pembentukan daerah yaitu pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menajdi dua daerah atau lebih. Undang-Undang tersebut dibuat untuk menetapkan kebijakan-kebijakan terkait daerah pemekaran dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mengambil judul Dampak Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Bulungan. Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan daerah pemekaran dari segi perekonomian yaitu kinerja aparatur daerah, potensi daerah, dampak pemekaran daerah Kalimantan Utara terhadap perekonomian kabupaten bulungan. Penelitian ini menggunkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah; wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Unit analisis pada penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Bulungan dan pihak-pihak yang terkait Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemekaran daerah Kalimantan utara berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan di Kabupaten Bulungan, khususnya aspek perekonomi masyarakat. Keterlibatan Pemerintah daerah dalam hal sumber daya daerah berkaitan dengan perekonomian di Kabupaten Bulungan yaitu sebagai pihak yang mengelola keuangan dan sumber daya daerah dengan beberapa elemen yang berpengaruh seperti aparat daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Pembangunan perekonomian masyarakat Kabupaten Bulungan erat kaitannya dengan potensi daerahnya dan pemanfaatannya yang dikelola dengan prinsip ramah lingkungan. Penghasilan yang diperoleh daerah berupa royalty dan pajak. Secara ekonomi dampak positif dari pemekaran wilayah yaitu pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat, meningkatkan iklim investasi di Kalimantan Utara. Peningkatan Investasi bisa menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan, dan pembangunan wilayah terpencil atau perbatasan bisa lebih diperhatikan. Sedangkan dampak negatit pemekaran terhadap perekonomian belum ada, namun tetap memerlukan evaluasi pada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat agar sesuai dengan harapan pembentukan daerah otonom baru. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka, hal yang harus ditingkatkan oleh pihak pemerintah yaitu pelayanan kepada masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi, dengan merespon setiap permasalahan masyarakat dapat meminimalisir dampak secara ekonomi yang dapat merugikan berbagai pihak. Adanya evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian di setiap wilayah di Kabupaten Bulungan, khususnya pertambangan sehingga dapat meminiimalisir atau mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan eksploitasi yang yang dilakukan secara ilegal.