Kinerja pegawai menjadi unsur penting dalam reformasi birokrasi, dimana untuk merubah keadaan birokrasi maka di perlukan pembenahan-pembenahan pada pegawainya, dimana permasalahan pegawai menjadi tolak ukur dari permasalahan birokrasi atau instansi. Banyaknya permasalahan pada kinerja pegawai akan mengganggu pelayanan publik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertugas mengkoordinir pegawai pada, dalam hal ini merumuskan strategi yang dimana strategi itu adalah untuk meningkatkan kinerja dari pegawai di setiap instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun dalam selama ini selama ini strategi tersebut belum efektif, dimana masih banyak permasalaha pada produktivitas, pengetahuan, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama hingga pada penempatan pegawai. Penelitian ini menggunakan metode campuran, dimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan tujuan untuk dapat mendapatkan data secara statistic dan kemudian dapat ditindak lanjut melalui deskriptif kualitatif pada pihak terkait sehigga kemudian penelitian ini dapat dijelaskan lebih jauh lagi dengan data statistik. Dalam pelaksanaannya, strategi peningkatan kinerja yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah sudah cukup baik, dimana setiap instansi mendapatkan nilai kinerja yang baik. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara yang dimana dapat menjelaskan bahwa strategi tersebut sudah berjalan dengan baik, mulai dari penerapan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan pegawai, penanaman budaya hingga dalam pelaksanaan penempatan pegawaiKemudian dalam data statistik dari hasil kuisoner, pengaruh strategi peningkatan kinerja bersifat positif dimana nilai strategi Badan Kepegawaian Daerah pada nilai Sig lebih kecil daripada 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, nilai strategi Badan Kepegawaian Daerah pada Sig adalah 000, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Sig lebih kecil dari 0,05. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk berkoordinasi kepada setiap instansi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara spesifik sehingga target dan sasaran dari pelatihan dan pendidikan tersebut tidak salah sasaran, kemudian Badan Kepegawaian Daerah diharapkan dapat mengembangkan lagi nilai-nilai budaya pada setiap pegawai, sehingga dapat dengan mudah diterapkan pada proses pelayanan public.