Non Government Organization is institution of intermediary non-elektoral which until now is very influenstial political life in indonesia. Satunama Yogyakarta building partnership with the Government of DIY, there are Sleman Regency, Kulonprogo Regency and Bantul Regency. If we talk about relationship, it would be included with the power. In which the power will be seen which parts are dominated and have control in running a relation. That will be the basis in analyzing is, how power relation of sociaty with Government of spesial ragion of Yogyakarta as state representation. This research use qualitatid methodology, using the method of interview and documentation. The result of this study explained that the pettern of relation that emerged in the relationship in the between Satunama with the government of DIY is the pettern of democratic relationships the pettern of tradisional relation. Government no longer do domined to NGOs and those relationship led to the participation of the Satunama orgsnization as a parmanent NGO and able to defend its ideology as a civil sociaty movement and stay in line with their vision and mision. The power relations between Satunama and the Government of DIY can be regarded as model of partnership. The existing relationship between the two institutions are estebilished with trust and equality becouse non of them dominate between the two institution. The critical replication relationship model also emerges in the power relation between Satunama and Govenment of DIY as a civil sociaty NGO does not want as provider of need in running the cooperation but also as only the designer in the initiative of the program. Keywords: Relation, Power, Intermediary Actor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk dalam jenis lembaga non-elektoral intermediary. Lembaga Swadaya Masyarakat atau dengan nama lain yaitu Non Government Organization (NGO) adalah organisasi non pemerintah (Onop) yang hingga saat ini keberadaanya sangat mewarnain kehidupan politik di Indonesia. SATUNAM Yogyakarta banyak menjalin kerjasama dengan Pemerintah DIY. Dan dalam sebuah relasi maka pasti akan diiukut sertakan dengan kekuasaan, yang dimana kekuasaan itu akan dilihat bagianmana yang paling didominan dan memiliki kendali/kuasa dalam menjalankan sebuah relasi. Hal ini yang akan menjadi landasan dalam menganalisis. Bagaimana relasi kuasa antara SATUNAMA sebagai kekuatan masyarakat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai representasi negara. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara serta dokumentasi. Result from this study explained that polahubungan yang muncul dalam relasi antara SATUNAMA dengan Pemerintah DIY yaitu pola hubungan demokratis dan pola hubungan transisional. Pemerintah tidak lagi melakukan dominasi kepada LSM dan relasi tersebut memunculkan partisipasi masyarakat. SATUNAMA sebagai LSM yang tetap dan bisa mempertahankan ideologinya sebagai gerakan masyarakat sipil dan tetap berjalan sesuai dengan visi-misi mereka. Relasi kuasa antar SATUNAMA dengan Pemerintah DIY dapat dikatakan sebagai model kemitraan (Partnersip). Hubungan yang ada antara kedua lembaga tersebut dibentuk dengan kepercayaan dan kesetaraan karena tidak ada yang mendominasi antar kedua lembaga tersebut. Model hubungan Reprisatori-kritis juga muncul dalam relasi kuasa antar SATUNAMA dengan Pemerintah DIY. SATUNAMA sebagai LSM gerakan sipil tidak ingin hanya sebagai penyedia kebutuhan dalam menjalan kerjasama tersebut tetapi juga sebagai perancang dalam inisiatif adanya program tersebut.