| dc.description.sponsorship | Peredaran narkotika dan obat bius di Filipina sebagai persoalan sosial dan keamanan yang serius kemudian mendorong pemerintah Filipina untuk melancarkan war on drugs. Implementasi war on drugs ternyata tidak lepas dari figur persoanalitas Rodrigo Duterte yang berupaya keras mewujudkan keamanan filipina yang kondusif bersamaan dengan kebijakan war on terror, dimana ini merupakan bagian dari keputusan formal dari pemerintah Filipina yang telah disetujui dan memperoleh legitimasi dari parlemen hingga aparatur/birokrat, khususnya angkatan bersenjata dan kepolisian nasional Filipina.
Kebijakan war on drugs di Filipina menunjukkan adanya kepentingan dan motivasi yang begitu besar bagi Duterte yaitu kepentingan pada bidang politik dan keamanan yaitu sebagai wujud upaya Duterte dalam membangun tertib sipil dan hukum. Kepentingan ini telah diutarakan Duterte beberapa saat pasca kemenangannya dalam pemilu presiden Filipina. Selama ini, pemerintah Filipina begitu terbelenggu dengan keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan teknis sehingga kinerjanya tidak optimal, namun melalui semangat dan motivasi yang diberikan Duterte maka kebijakan ini terus berjalan dan menjadi spirit bagi para apratur pelaksana Filipina. Pencapaian tertib sipil dan hukum bagi Duterte adalah prasyarat bagi kelangsungan pembangunan dan stabilitas sipil di Filipina.
Kemudian pada bidang bidang sosial-ekonomi kepentingan Duterte dalam kebijakan war on drugs adalah untuk menyelematkan generasi muda, serta untuk mendukung pemerataan pembangunan. Duterte menganggap bahwa narkotika dan obat bius merupakan persoalan serius yang dapat disetarakan dengan terorisme ataupun human trafficking. Terlebih lagi muncul kekhawatiran tentang meningkatnya
ii
pengggunaan narkoba di kalangan remaja di Filipina dari tahun ke tahun, sehingga Duterte khawatir ini akan merusak masa depan Filipina.
Kepentingan selanjutnya adalah pada bidang politik luar negeri kebijakan war on drugs Duterte ditujukan untuk membangun citra dan kedaulatan Filipina dalam konstelasi politik internasional. Hal ini penting karena selama ini Filipina seringkali menjadi menjadi obyek intervensi asing, termasuk Amerika Serikat, China dan beberapa negara lainnya. Di lain pihak, war on drugs, war on terror dan kebijakan keamanan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah Filipina dipandang sarat akan pelanggaran HAM dan lain-lainnya. Gambaran tentang faktor-faktor yang melatar belakangi implementasi kebijakan war on drugs oleh pemerintah Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte di tahun 2016 ini akan diuraikan pada penelitian sebagai berikut. | en_US |
