Kemiskinan merupakan tujuan dari pembangunan nasional dan juga telah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia yakni pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia Pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan dengan adanya program-program untuk mengurangi masalah kemiskinan. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diluncurkan oleh Pemerintah pada tahun 2007, dimana PKH ini dinilai mampu untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pada tahun 2014 Kabupaten Kerinci merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang ikut melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Kerinci terdapat berbagai permasalahan, seperti pendamping mengalami kesulitan dalam sosialisasi, adanya penyalahgunaan dana oleh KPM, dan permasalahan lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Kerinci tahun 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, PPKH Kabupaten Kerinci, PPKH Kecamatan dan peserta penerima bantuan PKH di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kerinci pada tahun 2015-2016 sudah dilaksanakan dengan baik, hasil ini ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan responden bahwa tujuan, sosialisasi, penyaluran dan pelaksanaan sudah dilakukan berdasarkan dengan ketentuan dan prosedur yang ada. Namun dalam sosialisasinya terdapat kekurangan yaitu kurangnya koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BPS, Bappeda dan fasilitas dalam pelaksanaannya juga measih kurang. Dari penelitian yang telah dilakukan, peniliti merekomendasikan yaitu dalam pemilihan peserta PKH diharapkan Pemerintah melibatkan pendamping agar tepat sasaran dalam pemilihan peserta PKH dan perlu dilakukannya koordinas antara pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan PKH.