Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan Budaya Pemerintahan SATRIYA. Peraturan Gubernur ini adalah salah satu bentuk bentuk output dari delapan area perubahan dalam Reformasi birokrasi pemerintah DIY agar Aparatur sipil Negara yang berada didalam lingkungan pemerintahan DIY mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2008 tentang budaya pemerintahan DIY ini di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan adalah dari hasil wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara serta dokumentasi pemelitian, kemudian menyajikannya kedalam bentuk laporan yang sistematis agar mudah dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BKPM sudah mengimplementasikan nilai budaya pemerintahan satriya namun belum secara utuh dan maksimal, faktor yang pertama dari faktor komunikasi, pola komunkasi yang dibangun sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan meskipun masih harus ditingkatkan lagi mengenai intensitas dan komitmennya. Faktor kedua yaitu sumber daya, baik sumber daya manusia yang juga meliputi fasilitas dan penyampaian informasi dan kewenangan yang ada,sudah cukup baik, namun pengetahuan serta kemampuan pegawai masih perlu ditingkatkan kembali. Ketiga adalah disposisi yaitu respon serta feedback dari pegawai mengenai kebijakan tersebut sudah berjalan baik dengan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan seperti menyusun action plan dan berkoordinasi dengan KBP dan agen perubahan. Keempat yaitu faktor Struktur Organisasi yaitu menyangkut mekanisme serta struktur organisasi itu sendiri, yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diarahkan didalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan budaya pemerintahan DIY. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di DIY khususnya di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY sudah masuk kategori cukup baik namun masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi mengenai komitmen serta partisipasi dari setiap elemen pegawai yang ada di BKPM. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini adalah pemerintah maupun SKPD yang menjadi implementor harus lebih berkomitmen dan serius dalam pelaksanaannya mengingat hal ini sangat penting sebagai identitas ASN di DIY.