Inovasi merupakan salah satu bentuk pembaharuan yang dilakukan suatu organisasi untuk tujuan tertentu. Seiring dengan percepatan pertumbuhan penduduk di Indonesia, program Keluarga Berencana (KB) menjadi program unggulan oleh BKKBN. Salah satu inovasi yang dibuat oleh BKKBN pada tahun 2016 yaitu inovasi Rumah Data Kependudukan berbasis masyarakat (community based). Inovasi tersebut dibuat karena melihat dari permasalahan bahwa data yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan kemampuan membaca data yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi BKKBN Provinsi Daerah Yogyakarta dalam meningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Data Dusun Jasem, Desa Srimulyo. Untuk mengukur inovasi oleh BKKBN, penulis menggunakan indikator ketersediaan sumber daya, komunikasi antar unit, dan organisasi yang inovatif. Sementara untuk mengukur kualitas pelayanan, penulis menggunakan indikator terbuka dalam memberikan informasi dan profesionalisme tenaga kerja. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara serta dokumentasi kepada narasumber mengenai bagaimana inovasi dan pelaksanaan Rumah Data dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB di Rumah Data Kampung KB Dusun Jasem. Hasil penelitian menyebutkan bahwa inovasi yang dibuat oleh BKKBN yang berbentuk Rumah Data telah memenuhi indikator-indikator yang digunakan pada penelitian. Adanya rumah data juga memberikan manfaat untuk masyarakat karena dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh kader Peran Pembantu Keluarga Berencana Desa dan Dusun (PPKBD) mengenai manfaat KB. kemudian ada pelayanan yang diberikan oleh para kader PPKBD dan SUB PPKBD adalah mendata masyarakat yang mengikuti KB dan mengajak masyarakat untuk berKB Pelaksanaan Rumah Data dalam meningkatkan pelayanan KB juga dapat dikatakan baik karena keterbukaan informasi yang diberikan. Tetapi masih memiliki keterbatasan dalam hal profesionalisme tenaga kerja yang masih belum mengerti tentang teknologi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah pembuatan landasan hukum yang kuat tentang pembentukan Rumah Data. Selain itu, pengadaan dana oleh desa juga diperlukan demi keberlangsungan kegiatan oleh rumah data, pelatihan Teknologi kepada para kader PPKBD dan SUB PPKBD di Rumah Data.