Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Peran Pemerintah dalam Pengaturan Tata Ruang Hijau di Kota Yogyakarta juga untuk mengetahui kendala dalam pengaturan Ruang Terbuka Hijau dan solusinya. Metode penelitian hukum yuridis empiris dengan meneliti pelaksanaan di lapangan dan memadukan dengan data bahan-bahan hukum. Lokasi penelitian di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menarik kesimpulan secara sistematis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa penyediaan RTH di Yogyakartaberusaha menambah Ruang Terbuka Hijau, dengan menambah taman Kota dan hutan Kota. Dalam Undang-Undang Penataan Ruang setiap wilayah memiliki luas minimal 30% RTH dari luas wilayah Kota. Dengan ketentuan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk privat. Untuk Pencapaian RTH publik mencapai 19,05% dan 14,72% untuk privat. Kendala yang terdapat dalam Pengaturan RTH diantaranya kondisi keadaan ruang, anggaran, kondisi masyarakat dan waktu. Kurangnya kesadaraan masyarakat dalam pentingnya pengadaan ruang publik dan adanya penyalahgunaan manfaat RTH. Solusi dari kendala tersebut adalah Pemerintah yang mengadakan, mengawasi, melaksanakan, dan masyarakat yang merawat dan menjaga fasilitas yang diberikan Pemerintah tersebut.