Skirpsi ini mengambil judul “ Rekrutmen Politik dan Fenomena Politik Kekerabatan di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Rekrutmen Politik DPD Tingkat I Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Pemilu Legislatif 2014-2019). Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang masuk dalam kasus dinasti politik dan partai golkar merupakan partai terbesar di Sulawesi Selatan yang kadernya banyak dari Klan penguasa politik di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan. hal ini yang membuat peneliti untuk meneliti bagaimana partai golkar merekrut calon-calon anggota legislatifnya. Sebagaimana rumusan masalah yang diangkat adalah bagaiaman pelaksanaan fungsi rekrutmen politik DPD tingkat I partai golkar Sulawesi Selatan dalam pemilihan legislatif 2014. Dengan tujuan penelitian pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaiamana cara rekrutmen partai politik dalam mencari kepala daerah di Sulawesi selatan. kedua untuk mengetahui pandangan partai politik golkar terhadap fenomena politik kekerabatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian dekskriptif analisis. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun objek penelitian ini dilakukan di Partai Golkar DPD I Sulawesi Selatan. Partai Golkar melakukan rekrutmen politik dengan melakukan beberapa tahapan pertama: mengenai penjaringan calon dilakukan dengan mencakup interaksi antara elit partai baik ditingkat Desa/Kelurahan denga elite partai ditingkat atasnya. Kedua penjaringan dan seleksi calon yang telah dijaring dilakukan dengan mengikuti mekanisme dalam keputusan DPP Partai Golkar Nomor: Kep-227/DPP/GOLKAR/1/2013. Dan ketiga penetepan calon beserta nomor urutnya dilakukan dalam ketetap DPP. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme perekrutan calon legislatif partai golkar secara prosedural telah melakukan sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. Masih banyak yang sangat berbanding terbalik pada saat pelaksaanaannya baik di segi penjaringan yang menggunakan sistem rekrutmen terbuka namun faktanya hanya mengutamakan kader dalam partai, penyaringan yang dimana semua keputusan-keputusan partai di putuskan oleh para elite partai yang merupakan keluarga kerabat politik dan pemberian nomor urut yang wewenangnya harusnya diberikan KPU tetapi keputusannya malah dikembalikan ke parta. Mengenai fenomena dinasti politik, partai golkar tidak memandang status dan klan calon tersebut untuk menjadi kader Golkar dan juga calon legislatif yang nantinya akan dicalonkan, selama tidak terlibat kasus dan juga pantas untuk bersaing dalam dunia politik.