Pada penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pelaksanaan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan dan/atau menolak permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Bantul. Perkawinan yang dilakukan pada usia muda adalah sebuah masalah sosial yang menjadi budaya di masyarakat. Sampai saat ini masih ada hal yang belum dikaji secara mendalam yaitu terpenuhinya nilai-nilai dan tujuan daripada hukum itu sendiri yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur. Banyaknya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Bantul menjadi latar belakang penelitian ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka menarik untuk teliti (1) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dan/atau menerima dispensasi Perkawinan anak di bawah umur dengan mengambil sampel 2 penetapan yaitu penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl dan/atau Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Btl. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur dengan Penetapan Nomor : 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl dan Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2017/PA.Btl. Penelitian ini bersifat normative menggunakan pendekatan filosofis-yuridis yang menggunakan bahan kepustakaan yaitu buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya pertimbangan Majelis Hakim berpedoman kepada maslahah mursalah yaitu menetapkan suatu hukum lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari dari kemudharatan, terhadap nilai-nilai keadilan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi berdasarkan faktor kesehatan, psikologis, masa depan anak yaitu aspek ekonomi, dan dari sisi sosialnya.