Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang begitu besar dalam menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan UMKM di tengah masyarakat memiliki dampak yang positif, diantaranya menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mampu menciptakan usaha-usaha baru yang kreatif dan inovatif . Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul memiliki tingkat perkembangan industri yang relatif dibandingkan dengan kabupaten lainnya, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan sebagai Kabupaten pelopor dalam pengembangan UMKM oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2013. Kendati demikian, UMKM di Kabupaten Bantul masih memiliki berbagai permasalahan utama diantaranya nilai tambah produk relatif kecil, SDM yang relatif rendah, jaringan pemasaran terbatas, sistem manajemen organisasi yang belum berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran serta faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul selaku SKPD yang bertanggungjawab terkait UMKM dan pelaku UMKM di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Hasil analisis data yang didapat menunjukan bahwa pemberdayaan UMKM telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari program dan kegiatan yang telah dilakukan seperti Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, serta Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dapat memberikan peningkatan dan kemajuan dalam pemberdayaan UMKM, akan tetapi memang belum sepenuhnya berjalan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang cenderung lebih kepada SDM, di antaranya yaitu rendahnya pola pikir beberapa pelaku UMKM maupun masyarakat yang baru akan terjun dalam dunia UMKM. Saran yang dapat diberikan antara lain Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pelayanan serta berbagai macam kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi masyarakat dan para pelaku usaha khusunya, serta peningkatan monitoring dan evaluasi terkait kinerja yang telah dilakukan agar dapat menciptakan UMKM yang berkualitas, tangguh, dan mandiri.