Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan dan membantu dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan menekankan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2008 dengan terpilihnya Bibit Waluyo sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah dicetuskan suatu gerakan “Bali Ndeso Mbangun Ndeso” dengan harapan pembangunan Desa di Jawa Tengah bisa dilaksanakan secara terpadu sinergis oleh semua pihak sehingga akan mampu mempercepat pemberdayaan pedesaan. Dengan melihat potensi yang ada di Desa Padurenan yakni pada industri bordir dan konfeksi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus menerapkan kebijakan terkait pengembangan UMKM di Desa Padurenan dengan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Penelitian ini difokuskan pada strategi pengembangan UMKM melalui peran dan kolaborasi stakeholder dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mendeskriptifkan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan tulisan yang sistematis kemudian ditafsirkan dan ditarik kesimpulan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima stakeholder yang terlibat dalam pengembangan UMKM bordir dan konfeksi Desa Padurenan, yakni akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media atau yang sering disebut dengan model Penta Helix. Strategi yang dijalankan pemerintah dengan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam program ini sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa hal yang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi, kurangnya komitmen para stakeholder, dan pola pikir para pelaku UMKM. Sedangkan untuk pola hubungan yang terjalin antar stakeholder beragam, yakni networking, coordinating, cooperating, dan collaborating. Hal ini tergantung dengan hubungan yang terjalin antar stakeholder dan peran yang telah dilakukan. Rekomendasi dalam program pengembangan UMKM bordir dan konfeksi Desa Padurenan yakni diperlukan adanya perhatian dari pemerintah sebagai leading sector untuk mengkoordinasi seluruh stakeholder. Serta diperlukan sinergi dan komitmen yang kuat antar stakeholder, pendampingan secara intensif untuk mengubah pola pikir para pelaku UMKM, dan adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program.