| dc.contributor.advisor | | |
| dc.contributor.author | PARASANDI, NADIA | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-21T01:42:05Z | |
| dc.date.available | 2018-05-21T01:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-04-26 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18903 | |
| dc.description | Pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi mendorong perlunya pemerintah untuk dapat mengatur serta mengawasi kegiatan usaha industri kreatif agar lebih dapat terkendali dan tertata dengan baik. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah lebih dapat mengayomi bagaimana kegiatan usaha dapat berjalan dan dapat dilindungi oleh kebijakan pemerintah. Fokus dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif serta faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan dalam pemberdayaan dan perlindungan kegiatan usaha.
Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian dengan pendekatan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang yang mengolah data secara tertulis ataupun lisan yang bersumber dari informasi-informasi serta perilaku yang. Dalam realisasinya berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif cukup baik bagi pelaku industri kreatif. Bagi industri kreatif didorong dengan pemanfaatan budaya dan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga ikut berperan aktif bagi keberlangsungan industri kreatif. Bantuan pemerintah berupa kebijakan serta program pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif yang telah berjalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan, pemanfaatan sumber daya manusia yang terampil dan kreatif, serta proses perizinan yang mudah membuat penajin dan pengusaha industri kreatif terbantu dalam proses pengembangan usaha. pembimbingan usaha, mendorong serta melakukan pelatihan dan sosialisasi baik terkait penegmbangan sdm, maupun melakukan promosi melalui event budaya.
Rekomendasi dari penelitian ini dalam pemerintah daerah perlu untuk membuat kebijakan yang dapat dirasakan oleh semua kalangan usaha dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah terutama bidang ekonomi. Serta memonitoring kegiatan usaha, bagaimana pemberian informasi-informasi terkait pemberdayaan dan perlindungan dapat tersampaikan hingga kepada semua pelaku usaha. | en_US |
| dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
| dc.subject | : Pemberdayaan Ekonomi, Perlindungan Ekonomi, Industri Kreatif, Kebijakan. | en_US |
| dc.title | PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2017 | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
FISIP
323 | en_US |
