Paradiplomasi sebagai sebuah kebijakan dan praktik hubungan luar negeri oleh sub Negara atau pemerintah daerah mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam 15 tahun terakhir, telah lahir sejumlah produk regulasi Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang tata kelola hubungan luar negeri di level pemerintah pusat dan tata kelola pemerintah daerah yang menggunakan asas desentralisasi simetris maupun desentralisasi asimetris. Artikel ini hendak melakukan eksplorasi terhadap pesan normative yang terkandung dalam regulasi paradiplomasi Indonesia dengan menggunakan metode analisis isi. Penggunaan metode analisis isi diharapkan dalam memotret secara seksama tentang struktur, orientasi, dan implikasi kebijakan paradiplomasi dalam upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia luas. Artikel ini menemukan bahwa struktur normative regulasi paradiplomasi Indonesia bersifat sentralistik, sehingga hanya memberikan otoritas administrative, procedural dan tehnis kepada pemerintah daerah. Peran paradiplomasi hanya menjadi instrument artifisial dalam pencapaian kepentingan nasional.