Pelaksanaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia mempunyai tujuan yang baik untuk menyehatkan masyarakat Indonesia secara komprehensif. Jaminan Kesehatan Nasional memberikan dampak perubahan sistem kesehatan yang selama ini berjalan, sehingga perlu disadari oleh Dokter Gigi di Indonesia agar dapat mengetahui konsep yang seharusnya dijalankan dengan sistem JKN ini, yaitu: 1. Berubahnya paradigma sakit menjadi paradigma sehat menjadi dasar dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Setiap Dokter Gigi wajib memahami tentang pelayanan kedokteran gigi primer dalam sistem JKN, khususnya sistem pembayaran dengan kapitasi. 3. Setiap Dokter Gigi wajib meningkatkan mutu, manajemen pelayanan, manajemen keuangan dalam penerapan kendali mutu dan kendali biaya. 4. Setiap peserta yang berkunjung ke tempat praktek dilakukan observasi kesehatan gigi dan mulutnya (Risk Assessment) agar dapat ditentukan skor kondisi kesehatan gigi dan mulutnya dan dikategorikan dalam kelompok tinggi/sedang/rendah. 5. Dokter Gigi perlu melakukan preventif dan promotif yg bersifat intervensi untuk kelompok Tinggi/High Risk (H) sebagai prioritas utama untuk melakukan intervensi perubahan kebiasaan yang masih belum sesuai. 6. Pelaksanaan upaya preventif pada kelompok tinggi/High Risk diharapkan dapat menaikkan derajat kesehatan gigi dan mulut peserta yang menjadi tanggung jawabnya (perlu dilaporkan sebagai keberhasilan bidang Kedokteran Gigi). Apabila banyak peserta yang sehat maka akan mengurangi budget pengeluaran bahan medis habis pakai. 7. Perlu identifikasi daftar penyakit/List of Disease Spesialistik dengan menggunakan ICD 10 dan penyusunan tindakan bidang kedokteran gigi menggunakan ICD 9 CM yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan INA CBG`s bidang kedokteran Gigi. 8. Perlu persiapan dan penguatan PDGI Wilayah dan Cabang apabila JKN berjalan menyeluruh di tahun 2019, yaitu: a. Dalam proses Kredensialing: memberdayakan anggota dalam legalitas praktek, dan standar sarana dan prasarana (mutu). b. Pembagian kepesertaan: memberikan masukkan kepada BPJS agar pembagian peserta sesuai dengan jumlah anggota di wilayahnya. c. Pengaturan lokasi praktek: agar terjadi penyebaran yang merata di wilayah kerjanya (Pemetaan/maping dan rekomendasi praktek).