Browsing Faculty of Law by Issue Date
Now showing items 21-40 of 1188
-
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2010-12-02)PARA PIHAK TELAH MELAKUKAN MEDIASI YANG MENGAKIBATKAN PERDAMAIAN YANG ISINYA BAHWA HARTA TERSEBUT DIBAGI MENJADI 2 BAGIAN, SETENGAH UNTUK PISAK PENGGUGAT DNA SETENGAH UNTUK PIHAK TERGUGAT -
PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN KELUARGA TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KABUPATEN PINRANG
(FH UMY, 2010-12-13)Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang pelaksanaan hak kunjungan keluarga tetap berjalan, namun didalam pelaksanaan tersebut tetap mempunyai beberapa kendala baik dari segi narapidana ... -
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
(FH UMY, 2010-12-20)Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi materi muatan dan fungsinya Perpu adalah sama dengan hal atau materi yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, hanya saja Perpu merupakan ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PEGAWAI PADA PD BPR BANK PASAR KULON PROGO
(FH UMY, 2010-12-29)Bila penerima kredit (kreditur) meninggal dunia maka pimpinan instansi dimana kreditur bekerja memberikan laporan kepada pihak PD BPR Bank Pasar Kulon Progo serta menyerahkan syarat menyerahkan foto copy/salinan Kartu Tanda ... -
PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAAN DI PANTAI KARTINI JEPARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL
(FH UMY, 2011-01-23)Berdasarkan uraian bab I-IV bahwa sudah jelas di cantumkan di UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir patai dan pulau kecil sudah jelas melarang bahwa di wilayah pesisir Pantai tidak diperuntukkan pemukiman ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CITIZENS CHARTER DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-01-25)Citizens charter telah mencoba memperkenalkan adanya suatu proses perubahan norma atau nilai-nilai pelayanan baru kepada birokrasi dan warga pengguna layanan tentang pentingnya etika dalam pemberian pelayanan. Citizens ... -
PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIDOLEREN KABUPATEN PURWOREJO
(FH, 2011-02-14)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIDOLEREN KABUPATEN PURWOREJO -
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-02-23)Pengaturan pemberian kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah urusan wajib karena hal tersebut telah ... -
UPAYA PENYELESAIAN KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-02-25)Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasar transaksi terpeutik. Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik ini merupakan ... -
PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAPPEDA KULON PROGO
(FH UMY, 2011-03-22)Pengawasan melekat terhadap disiplin kerja PNS di BAPPEDA Kulon Progo keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggarakannya kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam ... -
CONSTITUIONAL COURT AND JUDICIAL INDEPENDENCE PRINCIPLE RELATED TO THE DISPUTER SETTLEMENT BETWEEN STATE INSTITUIONS
(FH UMY, 2011-03-23)PENERAPAN PRINSIP JUDICIAL INDEPENDENCE DIATUR DALAM UUD 1945, UU MK, HUKUM ACARA MK YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MK. -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT BANK AGRONIAGA TBK CABANG SEMARANG
(FH UMY, 2011-03-25)Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Argoniaga Tbk dalam hal debitur melakukan wanprestasi yang berupa keterlambatan dalam pembayaran hutang kreditnya yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS BERDASARKAN PP NO. 30 TAHUN 1980 DAN PP NO. 53 TAHUN 2010 DI PEMDA KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH
(FH UMY, 2011-04-02)HASIL ANALISIS MENUNJUKKAN BAHWA JENIS-JENIS PELANGGARAN DISIPLIN YANG BANYAK DILAKUKAN OLEH PNS DI KABUPATEN KARANGANYAR ADALAH JENIS PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN, DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA TEGURAN LISAN, TERTULIS, ... -
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH SECARA ADAT DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-04-02)Masyarakat di Kecamatan Depok dalam melakukan transaksi jual beli tanah masih banyak menerapkan hukum adat yaitu melakukan perbuatan pemindahan hak antara penjual dan pembeli yang dilakukan di hadapan kepala adat yang ... -
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. AGRO SARIMAS INDONESIA DENGAN KELOMPOK TANI DI KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN TEMBILAHAN RIAU
(FH UMY, 2011-04-02)Proses penyelesaian sengketa perkebunan kelapa sawit antara masyarakat serta pengelola koperasi citra harapan dengan pihak PT. Agro Sarimas Indonesia kecamatan Kempes, Kab. Tembilahan Riau adalah dengan cara mediasi, baik ... -
PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-04-02)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA -
PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI ISTRI DAN ANAK-ANAKNYA DI KABUPATEN GROBOGAN
(FH UMY, 2011-04-08)Perkawinan merupakan kewajiban manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang. Dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri ... -
DAMPAK RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA NOMOR 1929 TERHADAP IRAN
(FISIPOL UMY, 2011-04-12)Di Iran sedang berusaha meningkatkan pengayaan uraniumnya DK PBB memutuskan sebuah resolusi berupa sanksi ekonomi dan politik, meskipun sasarannya tetap program nuklir. Resolusi yang telahj diambil pada 9 Juni 2010 DK PBB ... -
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP TENAGA KERJA DI PT POS INDONESIA CABANG YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-04-21)PT POS Indonesia Cabang Yogyakarta telah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap tenaga kerja yang dilakukan melalui pemberian bantuan bencana letusan merapi kepada karyawan aktif, pemberian tunjangan kerja, ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA INDUSTRI PERAK DI KOTA GEDE
(FH UMY, 2011-04-23)PENGAJUAN PEMBUANGAN IZIN LIMBAR CAIR OLEH PARA PENGRAJIN PERAK DIAJUKAN KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DIY MELALUI DINAS PERIZINAN, DINAS PERIZINAN DAN DINAS PERDAGANGAN DAN BLH DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN ...