Search
Now showing items 1-10 of 1184
PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIDOLEREN KABUPATEN PURWOREJO
(FH, 2011-02-14)
PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN PEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI DESA SIDOLEREN KABUPATEN PURWOREJO
IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE TERHADAP KAPAL ASING YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA (STUDI DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG)
(FH UMY, 2012-12-18)
PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE TERHADAP KAPAL ASING YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA (STUDI DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG)
PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR PT PLN CABANG MANGKUBUMI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
(FH UMY, 2012-06-18)
PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR PT PLN CABANG MANGKUBUMI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWAAN MALIOBORO
(FH UMY, 2012-01-21)
PENDATAAN PKL OLEH DISPERINDAGKOP KOTA YOGYAKARTASEBAGAI TAHAP AWAL PENATAAN PKL DI KAWASAN MALIOBORO. HAISLNYA ADALAH TERSEDIANYA PUSAT DATA PKL BERDASARKAN KLUSTER PRODUK BARANG/JASA SEBAGAI RUJUKAN AWAL DALAM PERENCANAAN ...
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2010-12-02)
PARA PIHAK TELAH MELAKUKAN MEDIASI YANG MENGAKIBATKAN PERDAMAIAN YANG ISINYA BAHWA HARTA TERSEBUT DIBAGI MENJADI 2 BAGIAN, SETENGAH UNTUK PISAK PENGGUGAT DNA SETENGAH UNTUK PIHAK TERGUGAT
PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA INDUSTRI PERAK DI KOTA GEDE
(FH UMY, 2011-04-23)
PENGAJUAN PEMBUANGAN IZIN LIMBAR CAIR OLEH PARA PENGRAJIN PERAK DIAJUKAN KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DIY MELALUI DINAS PERIZINAN, DINAS PERIZINAN DAN DINAS PERDAGANGAN DAN BLH DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN ...
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAL LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA
(FH UMY, 2011-06-21)
PENGATURAN MENGENAI HAK LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL INDONESIA ADALAH SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2 UU NO. 6 TAHUN 1996
PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(FH UMY, 2011-07-28)
TERBENTUKNYA KABUPATEN KEPULAUAN DIMULAI DARI KEINGINAN MASYARAKAT UNTUK MENJALANKAN PEMBANGUNAN BERBASISKAN MASYARAKAT GUNA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN HIDUPNYA
PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BANTUL PERIODE 2009-2014
(FH UMY, 2012-12-05)
DALAM DPRD DI KABUPATEN BANTUL ITU DIDALAMYA MEMILIKI LEMBAGA YANG DILAKSANAKAN TERDAPAT BERMACAM PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA-LEMBAGA TERSEBUT MEMPUNYAI TUGAS MASING-MASING UNTUK MELAKUKAN PELAKSANAAN PENGAWASANNYA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PNS BERDASARKAN PP NO. 30 TAHUN 1980 DAN PP NO. 53 TAHUN 2010 DI PEMDA KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH
(FH UMY, 2011-04-02)
HASIL ANALISIS MENUNJUKKAN BAHWA JENIS-JENIS PELANGGARAN DISIPLIN YANG BANYAK DILAKUKAN OLEH PNS DI KABUPATEN KARANGANYAR ADALAH JENIS PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN, DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA TEGURAN LISAN, TERTULIS, ...