Search
Now showing items 1-6 of 6
PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAPPEDA KULON PROGO
(FH UMY, 2011-03-22)
Pengawasan melekat terhadap disiplin kerja PNS di BAPPEDA Kulon Progo keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggarakannya kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dalam ...
TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-07-19)
Tidak bisa dipungkiri Kabupaten Bantul sangat banyak membutuhkan tenaga honorer maupun PNS. Untuk membantu kinerja kerja birokrasi, maka diselenggarakan penerimaan pegawai honorer. Jumlah Pegawai honorer di Bantul sekarang ...
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-04-19)
Dalam penelitian hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Peningkatan kinerja PNS dalam pelayanan publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta antara lain a) Peningakatan fasilitas, b) Pengawasan terhadap PNS, c) Pengikut ...
ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA DIRI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FH UMY, 2020)
Penelitian ini memiliki tujuan yang baik dan jelas serta memiliki arah dan
tujuan yang tepat berdasarkan permasalahan penelitian. Adapun tujuan dalam
penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan penerapan kewenangan pemberian ...
PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA LUBUKLINGGAU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FH UMY, 2019)
Mutasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran suatu organisasi dengan tujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada tempat dan jabatan yang tepat sehingga dapat tercapai tujuan dari organisasi tersebut ...
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN CIREBON
(FH UMY, 2019)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri merupakan warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu. Dapat diketahui bahwa pegawai negeri merupakan ...