View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      TANGGUNG JAWAB KANTOR BPN TERHADAP PERKARA SERTIFIKAT TANAH GANDA DI KOTA TASIKMALAYA

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (117.7Kb)
      HALAMAN JUDUL (455.4Kb)
      HALAMAN PENGESAHAN (249.0Kb)
      ABSTRAK (82.83Kb)
      BAB I (172.4Kb)
      BAB II (244.9Kb)
      BAB III (85.65Kb)
      BAB IV (268.7Kb)
      BAB V (90.38Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (176.0Kb)
      LAMPIRAN (4.613Mb)
      Date
      2018-04-26
      Author
      SUHADA, MAISAAN PRATAMI
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab dari kantor BPN terhadap perkara sertifikat tanah ganda. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui terjadinya sertifikat tanah ganda dalam kasus di kantor BPN Kota Tasikmalaya; 2) untuk mengetahui tanggung jawab kantor BPN dalam kasus sertifikat tanah ganda di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen-dokumen hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, apa yang dinyatakan responden secara lisan maupun tertulis dan adanya perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh, maka peneliti akan melakukan interaksi langsung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kota Tasikmalaya, dan para responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai sanksi pelanggaran kode etik adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentangTata Kerja Majelis Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Beberapa kesimpulan, terjadi sertifikat tanah ganda merupakan akibat kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian atas suatu kebijakan pertanahan yang telah diterbitkan, iktikad tidak baik dari pemohon yang dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan batas-batas yang kurang benar.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19722
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV