Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJUNIANDY, NURREFLI
dc.date.accessioned2018-07-09T02:14:41Z
dc.date.available2018-07-09T02:14:41Z
dc.date.issued2018-04-28
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19961
dc.descriptionSkripsi ini mengambil judul “Praktik Transparansi Penggunaan Dana Keistimewaan Di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016” dimana kucuran dana tambahan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang disebut dengan dana istimewa untuk keperluan kebudayaan membuat jajaran pelaku pemerintah menyalah gunakan dana yang telah diamanatkan. Terbukti dengan adanya himbawan Sultan yang memangku jabatan sebagai Gubernur DIY kepada jajaran yang duduk di pemerintahan. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang akan berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang menjelaskan bagaimana transparansi dana keistimewaan di Dinas Kebudayaan. Adapun data yang dipakai dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah interview atau wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara mendeskripsikan data yang ada dengan kata-kata yang ada dengan sistematis. Hasil penelitian Dinas Kebudayaan DIY telah melakukan transparansi kepada masyarakat dan sesuai dengan indikator yang diteliti. 1. Transparansi yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah untuk mengetahui segala proses secara terbuka. Begitupun masyarakat menginginkan keakuratan dalam mendapatkan informasi, Dinas Kebudayaan DIY memberikan pilihan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai danais secara akurat akni dengan mengakses wesite Dinas Kebudayaan untuk kegiatan, bappeda, SKPD dalam hal penggunaan danais atau memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bertanya baik secara langsung yakni datang ke Kantor Dinas Kebudayaan DIY dan tidak langsung yakni lewat email Dinas Kebudayaan DIY atau website di kotak pertanyaan, saran dan usulan. 2. Faktor yang mempengaruhi transparansi adanya akses pada informasi yang memungkinkan untuk penyediaan tentang informasi cukup jelas, serta adanya kemudahan dalam mengakses informasi. Dengan adanya informasi yang cukup akurat tentulah menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan informasi kejelasan kinerja pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan transparansi yang sejatinya harus dilakukan Pemerintah tentunya mempunyai kerangka regulasi yang jelas, begitupula dengan Dinas Kebudayaan DIY. Dinas Kebudayaan DIY memberikan pilihan kepada masyarakat agar mendapatkan informasi mengenai danais secara akurat akni dengan mengakses wesite Dinas Kebudayaanen_US
dc.publisherFISIP UMYen_US
dc.subjecttransparansi, otonomi, keistimewaan DIY, dana istimewaen_US
dc.titlePRAKTIK TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA KEISTIMEWAAN DI DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016en_US
dc.typeThesis SKR FISIP 335en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record