Negara-negara Uni Eropa mengalami krisis pengungsi sebagai dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Gelombang pengungsi yang berasalal dari Suriah, Libanon dan Irak mencoba memasuki negara-negara Eropa melalui jalur laut dan darat. Tercatat hingga akhir tahun 2015 lebih dari satu juta orang mencoba masuk ke Eropa melalui Yunani, Italia, dan Hungaria. Krisis ini telah mengakibatkan perpecahan di Uni Eropa. Perpecahan antar negara disebabkan oleh kebijakan Uni Eropa terkait dengan kuota pengungsi yang harus diterima oleh semua negara Uni Eropa. Kebijakan kuota ini tidak lepas dari kebijakan umum Uni Eropa yang membuka pintu bagi masuknya pencari suaka dari Timur Tengah. Beberapa negara menerima dengan baik seperti Jerman, Swedia, dan Austria. Namun adapula negara-negara seperti Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia yang menentang kebijakan tersebut. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengapa negara-negara Uni Eropa menolak kebijakan kuota pengungsi. Dengan menggunakan pendekatan kaum intergovermentalis dan perumusan kebijakan luar negeri oleh William D.Coplin, maka penelitian ini akan melakukan komplementasi sitemik dan sub sistem atau analitik, guna mencari hubungan antara politik domestik serta lingkungan internasional yang mempengaruhi pengambilan kebijakan di negara-negara penolak kebijakan kuota pengungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor politik domestik berupa kemunculan politisi-politisi dan partai-partai berhaluan kanan menjadi penyebab dari penolakan pemerintah negara-negara Eropa khususnya Visegard terhadap kebijakan kuota pengungsi. Mereka mempergunakan sentimen anti Islam dan berdalih mempertahankan kohesivitas masyarakatnya untuk berkampanye menolak kebijakan kuota. Fenomena ini bertemu dengan kenyataan internasional bahwa kekuasaan Uni Eropa untuk memaksa negara anggotanya menerima kebijakan kuota ini tidak sekuat kebijakan dalam ranah European Community. Pengungsi yang diatur dalam klausul kerjasama Intergovernmental Pillars masih dapat ditolak oleh negara anggotanya. Akibatnya, kebijakan kuota menjadi cair untuk dinegosiasikan bahkan ditolak.