Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Batu Yang Dilakukan Warga Di Atas Tanah Pribadi Di Kabupaten Bantul. Di Kabupaten Bantul banyak terjadi Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh warga di tanah pribadi milik mereka tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut seperti terjadi kerusakan lingkungan. Sehingga pemerintah Kabupaten Bantul mendapat kesulitan dalam menertibkan aktivitas pertambangan tersebut walaupun sudah dilakukan berbagai upaya seperti mengadakan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya lingkungan yang. Tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui apa saja peran dan kesulitan pemerintah Kabupaten Bantul terutama Dinas Lingkungan Hidup dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu yang dilakukan warga di atas tanah pribadi teruutama dibidang hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan data primer dan data sekunder yang diambil dari dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian kelapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul sangat kesulitan dalam menertibkan aktivitas pertambangan batu ini dikarenakan warga sendiri merasa tanah tempat pertambangan adalah milik mereka sendiri, dan mereka merasa itu adalah hak mereka. Selain itu Kepala Kepolisian Resort Bantul tidak bisa menerabkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikarenakan merasa kasihan kepada warga diikarenakan menambang adalah satu-satunya sumber mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.