Sejak runtuhnya rezim Orde Baru, yang ditandai dengan dimulainya orde Reformasi, masa inipun terlihat mulai bangkit dengan harapan baru menuju arah perbaikan, salah satunya tentang peraturan hubungan pusat dan daerah yang diatur melalui UU No 32 /2004, ketika orde baru berkuasa, keseluruhan peraturan dan pengelolaan daerah tersentralistik. Undang-undang yang mengatur hubungan pusat pun masih terlihat belum sempurna, maka dari tiu adalah sebuah kebijakan untuk mengatur dan mengukur tingkat kemampuan suatu daerah, kebijakan tersebut adalah dengan dikeluarkannya PP No 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 04 Februari 2008 lalu, dimana didalamnya terdapat 3 Evaluasi dan salah satunya adalah tentang Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah atau EKPOD Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah yang terlibat dalam prosesi otonomi daerah, mau tidak mau haruslah mengikuti segala bentuk perubahan yang terjadi.