Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbukan ekonomi. Belanja daerah untuk pendidikan dan kesehatan diharapkan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah daerah wajib menuntaskan pendidikan dasar bagi masyarakatnya yaitu pendidikan gratis selama 9 tahun, dan bagi daerah yang telah memenuhi 9 tahun maka perlu ditingkatkan menjadi pendidikan gratis selama 12 tahun dan melanjutkan program Indonesia Sehat yaitu melindungi kesehatan warganya melalui BPJS atau asuransi kesehatan lainya. Karena dengan meningkatnya lama sekolah dan kesehatan berdampak pada sumber daya manusia masyarakat meningkat dan akhirnya pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Investasi daerah diharapkan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pemerintah pusat melalui pemerintah daerah wajib mengkondisikan iklim ekonomi yang kondusif. Dan diharapkan Opini BPK terhadap LPKD memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, diharapkan peran pemerintah pusat melalui BPK sangatlah penting dalam mengendalikan penyelewengan keuangan daerah, sehingga berdampak pada kinerja daerah dan akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini alokasi anggaran untuk kesehatan, kelautan dan perikanan dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan alokasi anggaran untuk pendidikan, peran PMA dan Opini BPK terhadap laporan LKPD tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.