Formulasi kebijakan tax amnesty dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 yang berdampak pada terjadinya polemik. Dilihat dari pendekatan aliran masalah (problem stream); kebijakan tax amnesty tersebut memberikan keistimewaan (privilege) kepada para pengemplang pajak (tax evaders) dibandingkan dengan para wajib pajak yang taat membayar pajak (honest taxpayers). Aliran politik (political stream); Metro TV terkadang sangat tendensius mengcovar permasalahan empiris dengan cara dramatis, sehingga membuat Metro TV menjadi kelompok yang dapat menggiring opini publik, serta mempu mempengaruhi kebijakan publik. Aliran kebijakan (policy stream); tax amnesty saat ini mengalami kegagalan, merujuk dari pasal Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tax amnesty 2016 dilihat dari faktor likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, dan basis pajak. Pemerintah terlebih dulu harus memperbaiki data base kependudukan yang dapat terintegrasi langsung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jendela kebijakan; Presiden dan DPR RI Komisi XI merupakan aktor Intern, Metro TV adalah aktor Ekstern yang berperan sebagai policy entrepreneur dimana aktor tersebut mendorong aliran politik lebih dominan. Penelitian ini merekonstruksi teori Kingdon dengan memperjelas bahwa masing-masing aliran tidak berjalan simultan dan tidak murni atau independen karena aliran politik (political stream) lebih kuat dibandingkan dengan aliran masalah (problem stream) serta aliran kebijakan (policy stream).