Riset ini mengambil studi kasus tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat melalui pendekatan collaborative management di antara pemangku kepentingan dalam aktivitas program konservasi dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kombinasi (mixed methods) yaitu teknik pengumpulan dan analisis data melalui proses campuran kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan 100 responden yang terdiri dari, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pariwisata, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas pemerhati lingkungan pesisir, serta masyarakat pesisir Kecamatan Sape, Kecamatan Bolo, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, dan Kecamatan Wera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative management dalam pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima belum efektif dilakukan bila dilihat dari capaian dan penilaian responden berdasarkan skala indeks 1 sampai 5 pada indikator-indikator pelaksanaan collaborative management dan pembangunan berkelanjutan. Dimana upaya membangun kelembangaan (institution building) dengan nilai indeks hanya sebesar 3,28 dengan kategori cukup, pembagian kekuasaan (power sharing) dengan nilai indeks sebesar 3,48 dengan kategori baik, upaya pemecahan masalah (problem solving) dengan nilai indeks sebesar 3,63 dengan kategori baik, Tata kelola Pemerintahan (governance) menjadi yang paling tidak efektif palaksanaanya menurut penilaian responden yaitu sebesar 2,67 dengan kategori cukup, membangun kepercayaan dan modal sosial (trust and social capital) dengan nilai indeks sebesar 3,17 juga dengan kategori cukup. Demikian juga aspek pembangunan sosial dan ekonomi didapati nilai indeks sebesar 3,19 dengan kategori cukup, sedangkan pada aspek perlindungan lingkungan dengan nilai indeks sebesar 3,45 dengan kategori baik.