Lembaga Majlis Rakyat Papua (MRP) di Papua Barat memiliki peran yang penting dalam upaya melindungi hak-hak politik asli orang papua berdasarkan nilai-nilai adat yang menjadi kesepakatan orang asli papua dalam membangun papua. Secara jelas bahwa dalam pembuatan Perdasus tetap memperhatiikan hak-hak dasar orang asli Papua seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008. Hal ini terbukti ketika secara regulatif MRP Papua Barat memiliki peran yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua berdasarkan penghormatan terhadap adat dan budaya setempat. Kemudian secara normatif dorongan MRP kepada pengrus partai adalah meinta agar memperioritaskan orang asli Papua dalam Caleg priode 2014-2019. Sementara dari aspek MRP memliki angenda program seperti Rekonsiliasi, Agen Pengawal pembangunan dan Penguatan Lembaga Adat. Hasil penelitian menunjukan bahwa MRP memiliki pandangan yang kuat untuk melindungi masyarakat asli papua baik dalam menunjang pembangunan maupun perbaikan Good Governance karena hal ini terbukti dengan memperioriraskan orang asli Papua. Namun dalam pelaksanaannya juga bahwa secara kelemgaan di MRP masih lema hal ini bia dibuktikan ketika masih terjadi konflik di tataran pengurus MRP yang walupun sejauh ini MRP sudah maksimal mempertahan nilai-nilai adat yang menajdi kesepakatan semua suku yang ada di Papua. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah bahwa perlu ada semacam regulating yang kuat viii yang berupa surat mandate dari setiap kepela suku sebagai bentuk kepercayaan terhadap suku-suku yang diwakili sehingga tidak terulang konflik yang berkepanjangan dari internal MRP dan membentingi lembaga dari nuasa politik yang tinggi.