Adanya peraturan dan regulasi yang sudah jelas bagi pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta, yaitu dengan adanya peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Untuk menguatkan peraturan daerah tersebut, maka lahirlah UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Akan tetapi, partisipasi penyandang disabilitas terlihat kurang dalam pelaksanaan pemilu baik menjadi panitia maupun pemilih. Ini disebabkan masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemilu seperti lokasi jarak TPS yang tidak mudah dijangkau oleh para penyandang disabilitas, serta masih terdapat TPS yang belum akses. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk dapat mengetahui bagaimana inovasi KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Teknik pengumpuan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara langsung dengan komisiaris KPU serta data sekunder yang digunakan merupakan dokumen berupa rekapitulasi daftar pemilih tetap, tingkat partisipasi masyarakat pada pilwali 2017, rekapitulasi daftar pemilih tetap penyandang disabilitas serta daftar partisipasi penyandang disabilitas. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis kualitatif, dimana proses analisis dimulai dari awal penelitian hingga penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Pada pemilu tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta menduplikasi inovasi dari pemilu yang sebelumnya. Akan tetapi, dalam mewujudkan pemilu inklusif KPU sudah membuka ruang bagi penyandang disabilitas hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih penyandang disabilitas yang meningkat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Adanya kendala dalam pelaksanaan inovasi pada pemilu yaitu kurangnya lahan dalam membuat TPS akses, serta ada pada penyelenggara pemilu dan penyandang disabilitas itu sendiri. Seperti masih kurang pekanya atau belum aware nya para petugas di TPS serta masih apatisnya para penyadang disabilitas akan politik. Berdasarkan hasil kesimpulan penulis menyarankan kepada KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan pendataan ulang secara detail mengenai jumlah penyandang disabilitas yang sudah berusia 17 tahun ataupun yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Serta melibatkan lebih banyak pegiat disabilitas dalam proses sosialisasi agar dapat merangkul penyandang disabilitas yang masih belum membuka diri terhadap pemilu. Agar pada pemilu selanjutnya, partisipasi penyandang disabilitas dapat meningkat.