Data BPS tahun 2015 menyebutkan bahwa terdapat 13,5 juta angka backlog di Indonesia. Hal tersbut disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus bertambah, namun tak seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat ekonomi lemah. Perbandingan harga tanah yang mahal dan bahan bangunan yang semakin melambung tinggi dengan rata-rata gaji yang didapat oleh kebanyakan warga di kota besar rasanya sulit untuk membangun rumah. Untuk mengatasi masalah Backlog tersebut, Pemerintah membuat kebijakan sejuta rumah yang diperuntukkan bagi MBR. Salah satunya di Yogyakarta, kondisi yang semakin memperburuk angka backlog adalah dengan adanya pembelian rumah dan tanah oleh masyarakat dari luar wilayah. Daya tarik dari segi pendidikan dan pariwisata menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Sehingga hal tersebut terus mendorong arus perpindahan penduduk dan investasi ke Yogyakarta. Saat ini arus pembangunan perumahan di Yogyakarta telah semakin melebar dan berkembang pesat ke arah selatan Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul. Penelitian ini ingin melihat bagaimana tata kelola program sejuta rumah di Kabupaten Bantul dari konsep Collaborative Governance dengan mencoba menganalisis menggunakan unsur-unsur proses kolaborasi, peran stakeholder dan factor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program sejuta rumah di Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data penulis mencoba melakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah proses dalam pelaksanaan sejuta rumah di Kabupaten Bantul seluruh stakeholder sudah terlibat, peran masing-masing stakeholder sudah mencapai higest level serta yang menarik adalah Pemerintah Kabupaten Bantul sedang akan menyusun peraturan khusus untuk pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Bantul.