NGO memiliki peran penting dalam agenda-agenda pemberantasan korupsi, juga program pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindakan kolektif NGO dalam pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa Pemerintah tahun 2013-2017 di sulawesi Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindakan kolektif NGO dalam pencegahan korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah tahun 2013-2017 di Sulawesi Selatan. Secara teoritik ada lima dimensi dalam tindakan kolektif (collective action) NGO dalam pencegahan korupsi yaitu: formasi kelompok, tekhnologi/ metode agregasi, sumber keuangan, kergaman kepentingan, dan tujuan kelompok. Penelitian ini mengggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumnetasi. Yang menjadi sasaran penelitian adalah NGO-NGO anti korupsi, yaitu: ACC Sulawesi, KOPEL Indonesia, PeRAK Institute, FIK Ornop Sulsel dan YASMIB Sulawesi. Hasil penelitian menunjukan tidakan kolektif NGO dalam mengadvokasi kasus korupsi,khususnya dugaan korupsi CPI dengan cara berkkoalisi, koalisi yang dibangun adalah “koalisi taktis” dimana dibentuk ketika ada issu yang menarik perhatian publik secara luas. Koalisi yang pernah dibentuk NGO adalah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi dan Aliansi Selamatkan pesisir (ASP) Sulawesi, yang sama-sama mengdavokasi dugaan korupsi pengadaan barang/ jasa pemerintah kategori Jasa Kontruksi, Center Point of Indonesia (CPI). keberhasilan NGO dalam mengadvokasi kasus korupsi di Sulawesi selatan tidak terlepas dari peran media sebagai metode agregasi NGO untuk mencapi tujuannya, sumber keuangan NGO dalam mengadvokasi kasus korupsi secara tindakan kolektif berasal dari swadaya anggota koalisi, dimana ada beban pembiayaan yang ditanggung secara bersama, namun sumber keuangan NGO dalam melaksanakan program/ kegiatan pencegahan korupsi berasal dari lembaga donor Internasional. Dalam mengadvokasi kasus korupsi, khususnya kasus CPI, keragaman kepentingan NGO hanya terjadi pada poros issu yang menjadi konsen masing-masing lembaga yang tergabung dalam koalisi dan aliansi tersebut, dan setiap NGO memiliki metode agregasi masing-masing dalam pencegahn korupsi di Sulawesi Selatan. Seluruh anggota NGO yang tergabung dalam KMAK dan ASP memiliki tujuan yang sama, kehadiran/ keberadaan mereka selain mengakselarasi kesadaran masyarakat supaya masyarakat ikut andil dalam pengawsaan dan pemantaun terhadap proyek-proyek pemerintah dan juga kehadiran/ keberadaan mereka sebagi kontrol sosial terhadap pemerintah, memastikan tata kelola pemerintah berjalan baik dan benar, sehingga terwujud pengadaan barang/ jasa yang transparan, akuntabel, partisiapsi dan bebas dari praktik-praktik koruptif.